Mengintip Hubungan Pemerintah dengan Perfilman di Luar Negeri

Dunia semakin berkembang, begitu pula para anak muda pencinta film dalam mengapresiasikan dirinya dalam dunia film semakun hari semakin marak dan penuh dengan kejutan. Akhir-akhir ini banyak perdebatan mengenai pengenaan pajak royalti untuk film impor. Nah, untuk para sineas Indonesia, mari kita memahami untuk dapat bahan pertimbangan mengenai hubungan pemerintah dengan perfilman di Luar Negeri.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa para pelaku perfilman di Indonesia mengungkapkan sebuah harapan dan keinginan yang besar kepada pemerintah untuk dapat mengembangkan kemajuan dan kualitas film di Indonesia. Salah satunya adalah dengan pembagian komisi dari pajak film yang dipungut selama ini.

Sineas dan Sutradara Film Rumah Tanpa Jendela, Aditya Gumay mengatakan selama ini belum pernah ada penjelasan tentang besaran pajak dalam pemutaran film, maupun bea masuk yang dapat membawa keuntungan bagi industri film Indonesia. Keuntungan yang dimaksudkan adalah dimana pemerintah dapat memberikan suntikan modal atau subsidi dalam industri film Indonesia. Padahal kalau bisa dihitung pendapatan keuntungan dari film impor/asing diberikan beberapa persen dalam industri perfilman Indonesia dapat menghasilkan sebuah laboratorium film di Indonesia, dan bahkan lebih meningkatkan kualitas dalam memproduksi film agar tidak kalah jual dengan hasil-hasil dari Hollywood.

Mari kita intip hubungan pemerintah Turki dengan dunia industri perfilman. Memang kita dapat melihat bahwa industri perfilman di Turki bisa dikatakan manja. Tapi itu dapat meningkatkan kualitas perfilman Turki. Bayangkan saja kecintaan pemerintah Turki yang memberikan suntikan modal bagi industri film yang berkualitas. Dan bahkan, jika laku keras, maka utang atau pembayaran pajak produksi dalam negeri akan dianggap lunas. Satu lagi perlakuan pemerintah Turki yang dapat membuat industri perfilman Indonesia cemburu adalah dengan mendapatkan penghargaan di festival, maka utang itu dihapuskan, atau bisa dicicil bahkan dikurangi.

Pertanyaan sekarang apakah pemerintah Indonesia bisa membantu industri perfilman seperti halnya pemerintah di Turki?

Tapi mari kita lihat dulu realitas selera pasar terhadap industri perfilman Indonesia. Misalnya saja dalam produksi film untuk mendapatkan pinjaman modal. Ternyata selama ini kualitas film Indonesia untuk film horor, paling banyak meraih 500 ribu penonton. Sedangkan film lain yang booming, seperti Laskar Pelangi atau Ketika Cinta Bertasbih dan bahkan film-film "berkualitas yang berjiwa sosial tinggi" bisa mencapai 3 - 4 juta penonton. Intinya penonton menunggu film yang berkualitas.

Jadi dapat disimpulkan dengan memenuhi selera masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan pemerintah dapat membantu industri perfilman dalam memenuhi harapan mereka.